Rakyat bangkit, Kepung Jakarta Jika Pajak 12% Tidak dibatalkan, SEMA-PTKIN Se-Indonesia angkat bicara

Rakyat bangkit, Kepung Jakarta Jika Pajak 12% Tidak dibatalkan, SEMA-PTKIN Se-Indonesia angkat bicara

Baca juga: Pimpin SKP Perdana, Presiden Prabowo Tekankan Pentingnya Persatuan Nasional dan Kedaulatan Bangsa

Tangerang Selatan - Farhan Mubina SEMA-PTKIN Se-Indonesia menerangkan bahwa kebijakan
kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% dapat dilihat sebagai produk dari dinamika material masyarakat yang didasarkan pada hubungan produksi dan distribusi kekayaan.

Pada dasrnya bahwa perubahan kebijakan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkanberakar pada kontradiksi dalam sistem ekonomi kapitalis yang mendasari negara.

Baca juga: Hendri Kampai: Seandainya Para Pejabat Jujur, Indonesia Pasti Makmur

Kenaikan PPN 12% menunjukkan keberlanjutan logika kapitalisme, di mana beban ekonomicenderung dialihkan kepada masyarakat kelas pekerja dan rakyat kecil. PPN adalah pajak tidak langsung yang sifatnya regresif, artinya, semua orang membayar pajak yang sama untuk barang
dan jasa, terlepas dari tingkat pendapatan mereka. Ini memperparah ketimpangan sosial karena kelompok miskin akan merasakan dampaknya lebih berat dibandingkan dengan kelompok kaya.
Maka kemudian secara tidak langsung, kebijakan ini mencerminkan eksploitasi kelas yang terusberlangsung, di mana alat negara digunakan untuk menopang akumulasi kapital oleh kelas penguasa.

Dalam perspektif kebijakan fiskal, kenaikan PPN 12% bertentangan dengan prinsip keadilan pajak (tax justice). Kebijakan fiskal idealnya tidak hanya bersifat stabilisasi ekonomi, tetapi juga redistributif, yaitu mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebagai alternatif, pemerintah seharusnya lebih fokus pada peningkatan pajak langsung yang progresif, seperti pajak penghasilan bagi
kelompok berpenghasilan tinggi dan pajak kekayaan, ketimbang membebani masyarakat dengan pajak regresif seperti PPN.

Baca juga: Jika Pemimpin Indonesia Tulus Mencintai Rakyat, Dipastikan Tidak Ada Kemiskinan di Bumi Nusantara

Oleh Karena itu Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 dinilai tidak tepat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menyikapi dengan hasil dari pada konsolidasi internal, Farhan Mubina ( Senat Mahasiswa-PTKIN Se-Indonesia) akan melaksanakan aksi massa dalam tajuk “JAKARTA LAUTAN AKSI untuk
Membatalkan Kenaikan PPN 12%”
“Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang luas, kami mendesak pemerintah untuk segera membatalkan rencana kenaikan PPN menjadi 12%.

Jika tuntutan ini diabaikan, sebelum kebijakan itu berlaku kami akan mengorganisir massa besar-besaran dari
berbagai penjuru Indonesia untuk datang ke Jakarta dan menghadirkan Jakarta Lautan
Aksi sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan yang dibuat oleh penguasa yang tidak pro-rakyat ini” Tegas Farhan

Baca juga: Hendri Kampai: Rapat Kerja dengan Jaksa Agung RI, Komisi III DPR RI Makin Menyala

Peringatan Keras kepada Pemerintah!

Pun Farhan Menuturkan “Jangan anggap remeh suara rakyat! Kenaikan PPN ini akan menjadipemicu kemarahan yang tak terbendung. Pemerintah harus ingat, rakyat bukanlah objek untukmenutup defisit anggaran. Batalkan kebijakan ini sekarang juga.”Hentikan Kenaikan PPN 12%! Jangan paksa kami mengambil langkah lebih keras demi keadilanbagi seluruh rakyat Indonesia!

Baca juga: Alokasikan Anggaran Rp121 Triliun, Prabowo Pastikan Program Prioritas Ini Dinikmati Rakyat dalam 100 Hari Pertama